Telekomunikasi

Authors

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1 point 3 berbunyi

3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompokan alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

Penjelasannya :

Telekomunikasi sangat membutuhkan suatu perangkat telekomunikasi yang terdiri dari sekelompok alat telekomunikasi agar dapat bertelekomunikasi dengan baik.  Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain. Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhan.

Contoh perangkat telekomunikasi adalah

  1. Telepon
    Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam (telgam) atau handphone (HP) atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global System for Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA (Code Division Multiple Access). Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).
  1. Radio
    Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara). Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator (gelombang pembawa) dimodulasi dengan gelombang audio (ditumpangkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio (RF; “radio frequency”)) pada suatu spektrum elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Gelombang elektromagnetik lain yang memiliki frekuensi di atas gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar-X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya terlihat.Ketika gelombang radio dikirim melalui kabel kemudian dipancarkan oleh antena, osilasi dari medan listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Dari pancaran gelombang radio ini kemudian dapat diubah oleh radio penerima (pesawat radio) menjadi signal audio atau lainnya yang membawa siaran dan informasi.
  1. Internet
    Rangkaian yang membentuk internet (kependekan dari interconnected-networking) diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA (United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency). Tahun 1983. ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP/IP, yang merupakan awal dari internet yang kita kenal. Di Indonesia, sejarah internet dimulai pada awal tahun 1990-an. Tahun 1992 hingga 1994, beberapa nama muncul diawal pembangunan internet salah satu diantaranya Onno W. Purbo. Tahun 1994 IndoNet menjadi ISP (Internet Serveci Provider) komersial pertama di Indonesia. Saat ini pihak Pos dan Telekomunikasi belum melihat celah bisnis internet. Mulai 1995 mucul jasa akses Telnet ke luar negeri, sehingga pemakai internet di Indonesia bisa mengakses internet (HTTP).

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4 ayat 2 berbunyi “Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.”

Penjelasan:

Pada dasarnya Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.  Adapun dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi tersebut, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) ditentukan fungsi Pemerintah dalam pembinaan telekomunikasi yaitu meliputi:

  1. Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.
  2. Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
  3. Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
  4. Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.
  5. Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.

Contohnya adalah Kewajiban Pemerintah dalam Penjagaan Quality of Service (QoS) ke pelanggan

Pada dasarnya Peran Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam hal pemenuhan Quality of Service (QoS) oleh penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terbatas hanya sebagai berikut:

1)    Sebagai Penetap kebijakan dan pengaturan, Adapun kewajiban Pemerintah sebagai Penetap kebijakan meliputi:

  •  Menetapkan kebijakan untuk menjaga parameter standar kualitas pelayanan serta tolok ukurnya (yang dalam hal ini tercermin dalam Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telponi Dasar Pada Jaringan Bergerak yang terdapat dalam Permenkominfo No. 12/ 2008 ) ;
  • Menetapkan kebijakan sanksi atas  penyelenggara jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter. .

2)    Sebagai Pengendali, kewajiban pemerintah dalam pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, seperti kewajiban untuk melaksanakan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio.

3)    Sebagai Pengawas, yaitu kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi, termasuk dalam hal ini antara lain:

  •  Pemberian sanksi kepada operator yang tidak memenuhi standar layanan ;
  • Mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara jasa;
  • Memberikan peng hargaan kepada penyelenggara jasa yang memenuhi standar kualitas pelayanan;
  • Melakukan verifikasi akurasi laporan pencapaian standar kualitas pelayanan oleh penyelenggara jasa dan melakukan penilaian atasnya.

Sumber :

http://yayukasim.blogspot.com/2015/02/contoh-perangkat-telekomunikasi.html

http://www.gultomlawconsultants.com/kewajiban-pemerintah-dalam-penataan-pembinaan-di-bidang-telekomunikasi/#

http://arhystiawan.blogspot.com/2012/09/pengertian-jaringan-telekomunikasi.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: